SAMBUTAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KELAUTAN
INDONESIA
PADA UPACARA PERINGATAN HARI NUSANTARA 13 DESEMBER
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.
Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya hari ini kita dapat memperingati Hari Nusantara tahun 2013 yang puncak acaranya diselenggarakan di
Pantai Talise Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Perjuangan
bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama
kali dicetuskan melalui “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957.
Deklarasi ini merupakan pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah
perairan Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar,
di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari
wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Deklarasi Djoeanda inilah yang menjadi
awal perjuangan Bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia. Selanjutnya, tanggal 13 Desember secara resmi telah ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001.
Perjuangan
untuk menjadi negara kepulauan tersebut harus mendapat perhatian dunia, mengingat dalam subjek hukum laut internasional
tidak dikenal terminologi kepulauan atau “archipelago” dan negara kepulauan atau “archipelagic
state”, tetapi atas karunia Allah, setelah 25 tahun
berjuang, akhirnya konsepsi tersebut diterima melalui penetapan Konvensi Hukum
Laut PBB atau dikenal dengan UNCLOS (United Nation Convention on Law Of the
Sea) 1982, yaitu sebuah perjanjian internasional tentang
hukum laut yang mengatur tentang rezim hukum laut, termasuk rezim hukum
negara kepulauan yang sangat penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia
sebagai negara kepulauan. Untuk kepentingan tersebut, Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985.
Dengan
diterimanya prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan (nusantara) tersebut,
laut Indonesia bertambah luas. Yang semula wilayah perairan Indonesia warisan
Hindia Belanda seluas 100.000 kilometer persegi, mendapat tambahan wilayah nasional
sebesar 3,1 juta kilometer persegi.
Ditambah lagi dengan 2,7 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu bagian dari perairan internasional yang di dalamnya Indonesia mempunyai hak
berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk yang ada di dasar laut
dan di bawahnya. Ini berarti, potensi dan
kekayaan sumberdaya laut pun bertambah. Oleh karena itu, kita segenap Bangsa Indonesia patut mensyukuri dan perlu
memperingati tanggal 13 Desember sebagai Hari
Nusantara.
Peringatan Hari Nusantara tahun ini mengambil tema “Setinggi Langit Sedalam
Samudera Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga.” Tema ini dibuat
langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditunjuk sebagai
Ketua Panitia Peringatan Hari Nusantara Tahun 2013 tingkat Nasional. Tema tersebut mengandung makna yang sangat tinggi dalam memotivasi kita semua untuk menggali serta menggerakkan sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif bidang
kelautan untuk membangun masa depan bangsa.
Provinsi
Sulawesi Tengah pantas dipilih sebagai lokasi acara puncak peringatan Hari
Nusantara karena memiliki potensi sumberdaya kelautan yang besar. Demikian halnya dengan potensi pariwisata
baharinya. Potensi tersebut bila dikelola dengan baik, dapat menjadi motor penggerak perekonomian
daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, dan tentunya akan berdampak signifikan
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Mensyukuri
dan memperingati saja tidaklah cukup. Kita harus berbuat yang lebih produktif
dan bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan yang luar
biasa, karunia Tuhan Yang Maha Esa. Masih banyak saudara-saudara
kita, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang hidup dalam
kemiskinan dan perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam pembangunan
nasional. Oleh sebab itu, kita perlu mengotimalkan potensi sumberdaya kelautan
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya, bidang
kelautan didorong untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional. Saat ini Indonesia baru menjadi negara kepulauan,
belum menjadi negara maritim, sebab suatu
negara disebut sebagai negara maritim jika mampu memanfaatkan dan mengelola
sumberdaya kelautannya secara optimal menjadi sumber kesejahteraan rakyatnya.
Arah
pembangunan kelautan Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Karena itu, implementasi dan optimalisasi pendayagunaan
sumberdaya kelautan perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan
dan
memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agar pembangunan bidang kelautan dapat memberikan manfaat optimal
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakukan secara secara terintegrasi. Saat ini,
pembangunan bidang kelautan masih diwarnai konflik kepentingan dan kewenangan, baik konflik kewenangan secara vertikal (pusat dan
daerah), maupun konflik horizontal (antar pelaku usaha atau antar sektor). Oleh karena itu,
Rancangan Undang-undang tentang Kelautan sebagai payung hukum untuk mewujudkan
keterpaduan pembangunan bidang kelautan diharapkan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang. Selain itu,
sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan Indonesia, mengadopsi pembangunan yang berbasis ekonomi biru (blue economy). Melalui pendekatan blue economy diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dan
ekologi, sehingga pemanfaatan sumberdaya kelautan
tidak menimbulkan
kerusakan lingkungan.
Dengan prinsip blue economy,
pembangunan yang dijalankan akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Saya menyampaikan apresiasi
yang tinggi kepada semua kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah, Pemerintah Kota Palu, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi
dalam menyemarakkan Hari Nusantara 2013. Mari terus membangun laut di berbagai
tempat, ruang dan waktu, serta menjadikan laut sebagai tumpuan masa depan bangsa. Semoga Allah SWT,
memberkahi perjuangan kita untuk mewujudkan negara maritim yang maju, kuat, dan
mandiri.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 13 Desember 2013
Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku
Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia
Sharif C. Sutardjo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar